KESADARAN DATA DAN SOSIAL MEDIA BUPATI BLORA

DinsosP3A-BRI-Cabang-Blora-dan-Cepu-dipanggil-Bupati-Blora-Gus-Arief

Setelah dilantik menjadi Bupati Blora periode 2021-2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora Jumat Pon (26/02/2021), Gus H Arief Rohman MSi langsung menuju ke Gedung DPRD untuk menyampaikan pidato politik bersama Wakil Bupati Mbak Etik Cepu atau Tri Yuli Setyowati ST MM. Sorenya, setelah cucul baju kebesaran, segera cek Laboratorium Dinas Kesehatan Blora yang menangani rapid test, rapid antigen dan swab PCR Covid 19 Blora dan Cepu. Esok paginya, giliran Dinsos-P3A, BRI Kanca Blora dan BRI Kanca Cepu yang dipanggil Bupati Blora ini.

Bupati Blora H Arief Rohman MSi di akun media sosial, di dinding facebooknya menuliskan :

Sabtu Semangat..!! 

Hari ini kita panggil Kepala Dinas Sosial bersama Kepala BRI Cabang Blora dan BRI Cabang Cepu untuk rembugan, diskusi bersama tentang basis data terpadu penerima bantuan pangan non tunai agar kedepan lebih tepat sasaran... Bismillah SESARENGAN MBANGUN BLORA.

Disertai dengan tagar #AriefRohman #MasArief #Blora #mBloraniBanget #SesarenganmBangunBLora

Sedangkan untuk inspeksi mendadak di Laboratorium Dinkes Blora, Bupati Blora Mas Arief Rohman MSi menuliskan :

SIDAK LAYANAN KESEHATAN DI LABKESDA

Akhir pekan kita mengontrol pelayanan kesehatan masyarakat di UPT Laboratorium Kesehatan (Labkes) Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Blora. Kita berkeliling meninjau sejumlah fasilitas dan berdialog dengan Kepala UPT Labkes, Sri Miningsih serta beberapa pegawai. 

Kami tekankan agar pelaksanaan pelayanan di labkes bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik, ramah, cepat, dan murah. 

Kita semua adalah pelayan masyarakat. Semudah dan secepat mungkin pelayanan harus kita berikan yang terbaik. Jangan sampai ada indikasi berbisnis dalam memberikan pelayanan ini. Apalagi saat ini dunia kesehatan menjadi sorotan di Kabupaten Blora, terlebih dalam kondisi pandemi. 

Dalam program 99 hari pertama ini salah satunya akan fokus dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Kami ada program ngantor di rumah sakit. Bukan berarti sehari hari di rumah sakit. Tapi secara berkala kita akan pantau langsung pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit, baik rumah sakit daerah, rumah sakit swasta, hingga puskesmas. Data-data tentang kesehatan juga akan kita rangkum. Kita ingin kedepan masyarakat Blora bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di daerahnya sendiri. 

Rumah Sakit di Randublatung dan Kunduran juga akan kita upayakan agar ada pemerataan pelayanan kesehatan. Bismillah.... SESARENGAN MBANGUN BLORA .... aamiin

>

KESADARAN TENTANG SOSIALISASI 

Mau tidak mau, kita sebagai Cah Cepu harus mengakui bahwa Bupati Blora H Arief Rohman MIP MSi ini sangat sadar akan sosialisasi. Mas Arief lebih sadar diri sebagai public figure Cepu - Blora, sehingga harus lebih transparan pada setiap kegiatannya. Mampu memanfaatkan saluran media sosial mainstream yang biasa digunakan warga Cepu - Blora dan sekitarnya. Ini dia saluran media sosial yang dipakai Bupati Blora Gus Arief Rohman :

facebook.com/arief.rohman.75286

Twit: @AriefRohman_838

IG: ariefrohman838

ariefrohman.com

WA 082314193899

Untuk teman facebook, akun Arief Rohman 75286 sudah mencapai titik maksimum, 4.468 orang teman. Meskipun jumlah maksimum adalah 5.000 orang tapi seringkali jumlah facebook membatasi jumlah pertemanan pada kisaran 4.000 sampai dengan 4.500 orang saja. Dari pengamatan kita, akun teman Mas Arief Bupati Blora ini yang aktif memberikan tanggapan sambil lalu pada setiap postingan statusnya rata-rata hanya sekitar 250 orang, dan yang aktif memberikan komentar rata-rata mencapai 40 orang. 

KESADARAN PENTINGNYA DATA BUPATI BLORA

Dengan memanggil Kepala Dinas Sosial, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora pada hari kedua setelah pelantikannya, Bupati Arief Rohman telah terbukti sangat 'care' dengan pentingnya data sosial. Jadi ingat kata seorang teman, Welly Sudjatmiko Cah Ndoplang Blora Selatan, yang sering mengatakan, "Data memang Mahal. Tapi, lebih mahal lagi kalau Bekerja Tanpa Data." Entahlah dia kutip dari pendapat siapa. Itu tidak penting. Tapi perkataannya itu benar.

Bukan hanya Kadinsos-P3A Blora dan Sekretarisnya saja yang diundang. Manajer Pelaksana Bantuan Sosial Sembako BRI Kantor Cabang Cepu dan BRI Kantor Cabang Blora juga diundang. Maksud pemanggilan para pelaku Bansos Sembako yang dulu di sebut Bantuan Pangan Non Tunai itu untuk mendiskusikan Basis Data Terpadu penerima bantuan pangan non tunai agar kedepan lebih tepat sasaran.

Dari foto yang diunggah Bupati Blora H Arief Rohman SIP MSi menunjukkan bahwa saat itu Kepala Dinas Sosial-P3A Dra Indah Purwaningsih MSi didampingi oleh Sekretaris Dinas Sosial-P3A Ir Teddy Rindarto. Hanya belum diketahui dengan detail apa yang disampaikan oleh Kadinsos-P3A Blora. Kita hanya dapat memberikan hipotesa bahwa Mas Arief Bupati Blora ini sadar akan banyaknya ketidak-tepatan data yang dimiliki Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial dengan fakta lapangan. 

Kekeliruan itu bisa jadi karena inclusion error maupun exclusion error. Inclusion Error Data Sosial adalah data yang menyebutkan bahwa seseorang yang tidak layak mendapatkan bantuan sosial tapi tercantum dalam basis data sosial. Exclusion Error Data Sosial adalah data yang menyebutkan bahwa seseorang yang pada kenyataan lapangannya seharus mendapatkan bantuan sosial, tapi seseorang tersebut tidak tercantum pada Data Sosial sehingga tidak mendapatkan bantuan. 

SOLUSI ATAS PROBLEM PENDATAAN 

Untuk sementara ini kita tidak membahas peranan penguasa data sesungguhnya yaitu Balai Pusat Statistik, karena kita tidak punya akses ke BPS. Sehingga perlu dibatasi bahwa data di sini belum menyangkut data BPS yang seharusnya lebih baik daripada data yang dipunyai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Mengingat bahwa BPS-lah yang didanai APBN untuk kegiatan pendataan masyarakat melalui Sensus Penduduk dan setiap hari mereka dibayar untuk bergumul dengan data-data.

Memang akan sangat sulit menentukan Data Sosial yang valid. Solusinya sederhana, yang penting ada kesadaran - sinergitas - keterpaduan beberapa institusi serta berbagai elemen masyarakat untuk mendapatkan Data Sosial yang mendekati kebenaran. Untuk menjadi sempurna, jelas tidak mungkin, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan memang Data Sosial sifatnya sangat dinamis, bisa jadi Si A hari ini masih kaya, esok atau lusa menjadi benar-benar tidak mampu membayar BPJS Kesehatan. Begitu pula sebaliknya. 

Kesadaran pertama adalah kesadaran para Pendata, Pengumpul, Pengolah Data maupun Pengambil Kebijakan Pendataan. Calon Pendata baiknya dipilihkan dari masyarakat sekitar yang telah dikondisikan agar memiliki obyektivitas dan komitmen tinggi untuk menghasilkan data valid. Reward dan punishment harus diterapkan. Bukan hanya punishment berupa tekanan, bullying, intimidasi dan deadline yang kerapkali tidak logis. Reward berupa kenyamanan saat bekerja juga sangat dibutuhkan.  

Kesadaran kedua adalah kesadaran Pengambil Kebijakan seperti Bupati dan Wakil Bupati juga Kementerian Sosial. Pandemi Virus Corona Blora sangat mempengaruhi Data Sosial. Data Sosial sebelum masa pandemi Covid 19 sudah mendekati kebenaran. Dengan munculnya virus Corona Cepu Blora, data sosial ini jadi rusak diakibatkan permitaan Data Masyarakat Terdampak Covid 19 untuk pemberian Bantuan Sosial Tunai maupun Bantuan Sosial Non Tunai yang dilakukan Pemerintah sendiri.

Selain itu, pada kenyataannya, ada beberapa anggota masyarakat Cepu Blora, terutama masyarakat perkotaan, benar-benar mengalami kesulitan ekonomi akibat munculnya pandemi Covid 19 ini. Masyarakat pedesaan yang terdampak adalah mereka yang mempunyai usaha diluar sektor pertanian. Terutama para kaum buruh dan pedagang kecil non kelontong. Harus diakui pula bahwa pandemi Covid 19 cukup memberikan sumbangan terhadap kenaikan angka kemiskinan di wilayah Cepu dan Kabupaten Blora.

Peningkatan Angka Kemiskinan maupun penurunan Indeks Pembangunan Manusia menjadi hal wajar. Tidak perlu dikhawatirkan. Hanya bagaimana kita menyikapinya secara arif. Di sinilah peranan Bupati Blora dibutuhkan untuk berani 'ndadani' bahwa masyarakat Kabupaten Blora sekarang menjadi relative miskin kembali. Tidak perlu memaksakan diri untuk bermain angka di belakang meja dengan cara memerintahkan Camat atau Kepala Desa atau Lurah untuk mengurangi angka kemiskinan. 

Bila itu yang dilakukan lagi oleh Bupati Blora, akhirnya, yang terjadi hanyalah aksi cari muka. Menggraduasi record By Name By Address Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang berdampak pada dicabutnya hak-hak mereka terhadap akses penjaminan kesehatan. Padahal, bila mau jujur, betapa banyak jumlah penduduk wilayah Cepu dan Kabupaten Blora yang "Hancur sekali Hantam" bila harus berurusan dengan Rumah Sakit. Kenyataannya, mereka tak punya uang lebih untuk membayar iuran BPJS Mandiri. Paradoksnya, bukan ironisnya, mereka juga tidak bisa mendapatkan BPJS Kesehatan Gratis Kelas 3 karena tidak masuk dalam DTKS. 

Menerima diri apa adanya adalah jalan terbaik bagi Bupati Blora H Arief Rohman SIP MSi. Sambil terus menyelenggarakan Pendataan Sosial se-valid mungkin. Terus menjalankan agenda pembangunan yang telah terlanjur terucap pada Visi dan Misinya yang kini menjadi Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Blora. Terus menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga wilayah Cepu dan seluruh Kabupaten Blora dengan memanfaatkan sumber daya serta koneksi yang ada. Baik lewat penyediaan infra struktur maupun supra struktur dan berusaha turut menyerap anggaran sosial dari APBD Provinsi, APBN maupun Corporate Social Responsibility yang mungkin ada.

Itu baru dari sisi Kesadaran. Sudah terlalu panjang. Masih belum dari sisi teknokrasi maupun dari sisi teknologi informasi, seperti pemanfaatan aplikasi Android, Geographical Information System, klarifikasi data lintas instansi dan sebagainya. Begitu banyak solusi yang bisa ditawarkan. Tapi yang paling penting adalah kesadaran bersama atas pentingnya data yang jujur apa adanya. Jauh dari 'manipulasi' pada ranah awal pendataan hingga mengemasnya menjadi sebuah informasi.  

Perkara teknis lapangan mulai dari perencanaan hingga kendala lapangan berupa hal ketidak-jujuran responden dan lain sebagainya bagaimana?  Kita bahas di lain posting saja. 

KOMEN SAYA PADA STATUS BUPATI BLORA

Ada baiknya habis ini undang Dindukcapil terkait validasi NIK. BPN Blora juga perlu diundang biar bicara data kepemilikan lahan. Samsat juga diundang biar bicara data kepemilikan kendaraan bermotor. Kantor Pajak diundang bicara data kepemilikan bangunan. Dinkes sendiri juga punya data posyandu anak dan posyandu lansia, punya Bidan di tiap Desa beserta dengan kadernya yang solid. Eee siapa tahu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang benar-benar TERPADU terintegrasi dimulai dari Blora. Perkara struktur data, Joko Handoyo I pakarnya Gus.

Pusdatin Kesos sebenarnya juga punya aplikasi validasi DTKS berbasis android. Bisa diaplikasikan untuk Blora juga, tergantung permintaan Bupati. Hanya, setiap perintah yang diberikan jangan ndadak-ndadak. (HI)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel