RI TETAPKAN 4 FOKUS KEBIJAKAN PADA APBN 2021, SIAPKAH BLORA?

BLORA_BLOGGER_RI_TETAPKAN_4_FOKUS_KEBIJAKAN_PADA_APBN_2021_SIAPKAH_BLORA_01

Setneg mengatakan, Kecepatan dan ketepatan harus tetap menjadi karakter kebijakan-kebijakan pemerintah meski berhadapan dengan tantangan pandemi. Untuk itu, dalam APBN tahun 2021, pemerintah RI menentukan empat fokus kebijakan. Dari ke-4 fokus kebijakan itu adalah Penanganan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Pemulihan Ekonomi, dan Reformasi Struktural. 

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, pada Rabu, 25 November 2020.

"Kita tahu semuanya dan sudah merasakan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit untuk kita lalui. Di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian," awal sambutannya.

Fokus kebijakan pertama yang ditempuh pemerintah ialah pada penanganan kesehatan yang utamanya menitikberatkan pada vaksinasi Covid-19. "Anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium penelitian, dan pengembangan sangat diperlukan," ungkap Jokowi.

Selain melakukan penanganan kesehatan akibat pandemi, pemerintah juga tetap akan berfokus pada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok rentan dan kurang mampu.

Dalam focus ketiga pemulihan ekonomi, pemerintah akan memberi dukungan yang lebih besar bagi perkembangan dunia usaha, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pada fokus keempat Reformasi Struktural dengan cara membangun fondasi yang lebih kuat melalui reformasi struktural di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain sebagainya.

"Dalam APBN tahun 2021 pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun. Ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri atas belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp1.032 triliun. Untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun," jelas Presiden.

Alokasi belanja tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. "Kesehatan misalnya sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan bidang teknologi dan informasi Rp26 triliun, dan seterusnya," rinci Presiden Jokowi.

Manfaatkan APBN dan APBD dengan Cermat untuk Gerakkan Perekonomian

"Saya minta kepada seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah, terutama yang memiliki anggaran-anggaran besar, lakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021. Artinya di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA ini nanti diserahkan," perintah Presiden.

Bantuan sosial yang menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun mendatang juga harus kembali diberikan kepada masyarakat mulai awal tahun 2021 mendatang. Dengan kecepatan bantuan yang diberikan, Presiden berharap agar belanja dan konsumsi masyarakat dapat meningkat sehingga mampu menggerakkan ekonomi di lapisan bawah.

Masih menurut Presiden, dalam kondisi krisis akibat pandemi saat ini, pemerintah harus bekerja lebih cepat dengan cara-cara luar biasa agar berbagai program stimulus dapat berjalan tepat waktu dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi.

"Lakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan ekonomi baik nasional maupun daerah. Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat," perintah Presiden.

Selain itu, Kepala Negara menggarisbawahi bahwa dalam menghadapi banyak ketidakpastian sekarang ini, dibutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Tugas utama jajaran pemerintah ialah membantu dan memecahkan masalah yang terdapat di masyarakat. "Tentu saja sekali lagi kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas itu menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD," tandasnya.

BLORA_BLOGGER_RI_TETAPKAN_4_FOKUS_KEBIJAKAN_PADA_APBN_2021_SIAPKAH_BLORA_02

Komitmen Indonesia untuk Bangun Ekonomi Tangguh dan Berkelanjutan

Setelah melaksanakan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 Presiden Jokowi bertolak ke Istana Bogor untuk teleconference dengan para petinggi World Economic Forum (WEF).

Jokowi mengatakan, Indonesia terus bekerja keras membangun ekonomi yang inklusif dan membangun hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungannya, serta mampu beradaptasi dan siap menghadapi krisis. 

"Pengesahan omnibus UU Cipta Kerja adalah langkah besar kami untuk mempermudah izin usaha dan memberikan kepastian hukum, serta memberikan insentif untuk menarik investasi, terutama untuk industri padat karya dan ekonomi digital," lanjutnya.

Presiden menyebut, Indonesia terus berkomitmen untuk menuju ekonomi lebih hijau dan berkelanjutan. Menurutnya, geliat pemulihan ekonomi tidak boleh lagi mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan. "Perlindungan bagi hutan tropis tetap menjadi prioritas kami sebagai benteng pertahanan terhadap perubahan iklim," tambahnya.

Indonesia sendiri telah melakukan beberapa terobosan, salah satunya adalah pemanfaatan biodiesel B-30, pengembangan green diesel D100 dari bahan kelapa sawit yang menyerap 1 juta ton sawit produksi petani, pemasangan ratusan ribu Pembangkit Listrik Tenaga Surya di atap rumah tangga, serta pengolahan biji nikel menjadi baterai litium yang dapat digunakan di ponsel dan mobil listrik.

"Semua upaya tersebut akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru yang sekaligus berkontribusi pada pengembangan energi masa depan," lanjut Presiden.

Pihaknya percaya, tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam kebangkitan perekonomian dunia. Indonesia mendukung dunia dengan membangun ekosistem investasi yang jauh lebih baik dengan melakukan perbaikan ekosistem regulasi dan birokrasi secara besar-besaran, memberikan insentif bagi investasi yang sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, serta menjamin kondisi sosial dan politik yang stabil.

"Saya mengundang masyarakat dunia untuk bergabung dan menanamkan investasi di Indonesia, untuk membangun ekonomi dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan resilient," tandasnya. 

BLORA_BLOGGER_RI_TETAPKAN_4_FOKUS_KEBIJAKAN_PADA_APBN_2021_SIAPKAH_BLORA_03

Bagaimana Perjalanan Penetapan Anggaran di Blora?

Indes News mengatakan, seluruh anggota DPRD, Bupati dan Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora terancam tidak akan menerima gaji selama 6 bulan ke depan. Kok bisa begitu? Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2021 hingga kini belum disahkan. 

Anggota DPRD Blora dari Partai Hanura, Warsit mengungkapkan, DPRD hanya tinggal memiliki waktu 4 hari kedepan atau akhir November 2020 untuk segera melakukan pengesahan RAPBD itu. Jika sampai gagal, maka dipastikan seluruh anggota Dewan tidak akan menerima gaji selama 6 bulan kedepan.  Berarti, tidak akan menerima gaji dari Januari hingga Juni 2020.

"Jika hingga akhir November ini DPRD tak kunjung mengesahkan, maka anggota DPRD, Bupati di Blora harus siap tak menerima gaji hingga enam bulan kedepan. Serta semua anggaran macet, bakal kocar kacir," kata Warsit saat audiensi dengan Front Masyarakat Peduli Demokrasi di gedung DPRD Blora, Kamis (26/11/2020).

Bahkan menurutnya, seluruh rencana pembangunan di Blora juga tidak akan bisa berjalan. Tapi Warsit tetap bisa menanggapinya dengan santai. "Semua harus siap saja. Aspirasi kita ke masyarakat dipastikan juga tidak bisa dijalankan. Anggota Dewan yang masih punya utang juga siap ditagih pihak bank," kelakarnya. 

Sementara itu, Tim TAPD Blora Kunto Aji yang hadir dalam acara itu mengatakan, bahwa batas akhir pengesahan APBD 2021 pada akhir November ini. Meski waktu yang hanya tinggal sedikit, pihaknya yakin pembahasan akan bisa segera dirampungkan dan disahkan pada akhir bulan November. 

"Karena semua sudah ada jadwal hingga penetapan. Karena antara eksekutif dan legislatif sudah saling memedomani tentang resikonya," ujarnya.

Ketua DPRD Blora HM Dasum memastikan pengesahan RAPBD akan segera disahkan setelah nota keuangan yang diserahkan TAPD diserahkan. "Setelah nota keuangan diserahkan setelah ini akan kita bahas. Dan akhir November kita sahkan," ungkapnya. 

Sementara itu, Front Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) terus mendesak, upaya politisasi anggaran untuk kepentingan Pilkada dihentikan dan mendorong DPRD untuk berani mengajukan hak angketnya. "Kami minta DPRD mengawasi betul - betul proses penganggaran ini, jangan sampai digunakan untuk kepentingan politik Pilkada, kalau perlu gunakan hak angket, panggil Bupati, untuk klarifikasi!" ungkap Exy Agus Wijaya, Koordinator Aksi FMPD. (HR)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel