BLORA HARUS BAGAIMANA SIKAPI PERJANJIAN RCEP?

BLORA HARUS BAGAIMANA SIKAPI PERJANJIAN RCEP  - sumber setnas indonesia asean - blogger blora - nasional

Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) telah resmi ditandatangani Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmanto yang disaksikan langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Joko Widodo mengatakan bahwa hal tersebut memberikan nilai historis tersendiri bagi Indonesia yang menginisiasi kerja sama RCEP saat bertindak selaku Ketua ASEAN pada 2011. 

Pada berita yang dimuat dalam situs Sekretariat Negara, Presiden dalam pidatonya secara virtual di Konperensi Tingkat tinggi RCEP, Minggu, 15 November 2020, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat mengatakan, "Hari ini merupakan hari yang bersejarah. Hari ini kita menandatangani Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP."

Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan 15 Negara. Sepuluh negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yaitu : Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam; kemudian Tiga anggota ASEAN Plus Three dari Asia Timur adalah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan; serta Dua anggota ASEAN Plus Six yaitu Australia dan Selandia Baru. 

Sebenarnya kemitraan ini terbuka bagi negara lain di luar Asia Tenggara, termasuk negara-negara Asia Tengah, Asia Selatan, dan Oseania. Namun India yang sempat bergabung, kemudian mengundurkan diri. Perjanjian tersebut memiliki tujuan untuk membuka akses pasar, menyediakan fasilitas perdagangan dan investasi, serta mempromosikan integrasi ekonomi regional.

negara-anggota-rcep-sumber-wikipedia-blora-blogger

Proses Panjang Perjanjian RCEP

Setelah melalui proses panjang, hampir satu dekade, perundingan kerja sama tersebut akhirnya dapat diselesaikan. Presiden Joko Widodo mengatakan, semua negara merasakan bahwa proses perundingan RCEP ini bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, pada akhirnya RCEP tetap dapat diselesaikan berkat komitmen yang kuat terhadap multilateralisme atau kerja sama antarnegara dari negara-negara di kawasan. "Penandatanganan ini menandai masih kuatnya komitmen kita terhadap multilateralisme," imbuh Presiden.

Tercapainya perundingan RCEP tersebut juga menandai komitmen negara-negara terhadap prinsip perdagangan multilateral yang terbuka, adil, dan menguntungkan semua pihak. Lebih penting lagi, hal ini memberikan harapan dan optimisme baru bagi pemulihan ekonomi pascapandemi di kawasan.

Di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 saat ini, penandatanganan perjanjian RCEP diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan dunia usaha sekaligus menjaga stabilitas industri dan rantai pasok regional dan global, serta menunjukkan dukungan kawasan untuk sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan.

Mendag RI menyampaikan, penandatanganan ini menandai selesainya perundingan RCEP yang dimulai pada Mei 2013 dan menumbuhkan harapan baru kemajuan ekonomi bagi kawasan. Penandatanganan RCEP pada hari ini merupakan pencapaian tersendiri bagi Indonesia di kancah perdagangan internasional.

RCEP akan mendorong Indonesia lebih jauh ke dalam rantai pasok global dengan memanfaatkan backward linkage, yakni 'memenuhi' kebutuhan bahan baku atau bahan penolong yang lebih kompetitif dari negara RCEP lainnya; dan forward linkage, yakni dengan 'memasok' bahan baku atau bahan penolong ke negara RCEP lainnya. Hal itu diyakini akan mengubah RCEP menjadi sebuah 'regional power house', begitu siaran pers yang dirilis Setnas Asean - Indonesia. 

Apresiasi untuk Indonesia

Dalam KTT tersebut, negara-negara RCEP menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Indonesia selama proses perundingan. Kepala Negara dalam kesempatan tersebut sekaligus menyampaikan ucapan terima kasihnya atas dukungan konstruktif banyak pihak yang terlibat dalam perundingan ini. "Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi negara koordinator dalam proses panjang ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kontribusi konstruktif semua negara tanpa terkecuali dalam proses perundingan ini," tuturnya.

RCEP merupakan simbol komitmen pemimpin negara di kawasan terhadap paradigma 'win-win' yang mengutamakan kepentingan bersama. Komitmen atas perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan tersebut akan menjadi bagian penting bagi komitmen kawasan terhadap sentralitas ASEAN di kawasan Indo-Pasifik.

Presiden Joko Widodo menganggap bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama ini hanyalah sebuah permulaan. Setelahnya, negara-negara yang terlibat masih harus berupaya untuk mengimplementasikannya. "Ini juga membutuhkan komitmen politik pada tingkat tertinggi. Bagi Indonesia, kami masih membuka peluang negara di kawasan untuk bergabung dalam RCEP ini," tandasnya. 

Penandatanganan RCEP disaksikan masing-masing pemimpin ASEAN dan negara mitra yaitu Australia, Selandia Baru, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT ke-4 RCEP dan dalam acara penandatanganan RCEP yaitu Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. 

Rekomendasi Presiden RI untuk PBB

Presiden RI Joko Widodo, seperti ditulis humas Setneg menghimbau agar PBB mengembalikan kepercayaan terhadap multilateralisme. "Pertama, PBB harus mengembalikan kepercayaan terhadap multilateralisme. Kepercayaan akan tumbuh jika multilateralisme dapat memenuhi harapan masyarakat dunia khususnya dalam melawan pandemi."

Dalam jangka pendek, lanjut Presiden, PBB harus berperan memenuhi akses terhadap obat-obatan dan vaksin bagi semua. Dalam jangka panjang, PBB dan ASEAN dapat berkolaborasi memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan pandemi baru di masa mendatang.

"Di kawasan Asia Tenggara, belajar dari pandemi ini, kita berusaha bangun sistem dan mekanisme kawasan seperti ASEAN Response Fund for COVID-19, ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies, ASEAN Comprehensive Recovery Framework, ASEAN Framework on Public Health Emergencies, dan ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework," tuturnya.

"Kami yakin, perbaikan pada sistem kesehatan nasional dan regional dapat menjadi fondasi yang kuat bagi perbaikan tatanan kesehatan global," imbuhnya.

Kedua, Presiden Jokowi mendorong PBB untuk menjaga kemajemukan dan toleransi. Di tengah pandemi saat ini, Presiden mengaku prihatin menyaksikan kembali intoleransi beragama dan kekerasan atas nama agama. "Kalau ini dibiarkan, maka akan mencabik harmoni dan menyuburkan radikalisme dan ekstremisme. Ini tidak boleh terjadi," ungkapnya.

Menurut Presiden, saat ini dunia membutuhkan persatuan, persaudaraan dan kerja sama untuk mengatasi Covid-19 dan tantangan global lainnya. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia berpandangan bahwa kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut. Nilai, lambang, dan sensitivitas agama harus selalu dihormati. "Di saat yang sama, Indonesia mengutuk segala bentuk kekerasan dengan alasan apapun. Terorisme tidak ada kaitannya dengan agama. Terorisme adalah terorisme," tegasnya.

Di akhir pidatonya, Presiden Jokowi mengajak Sekretaris Jenderal PBB untuk menggerakkan dunia agar terus bekerja sama memperkuat toleransi, mencegah ujaran kebencian, dan menolak kekerasan atas alasan apapun. "Keberagaman, toleransi, dan solidaritas merupakan fondasi yang kokoh bagi dunia yang damai, aman, dan stabil," pungkasnya.

Bagaimana dengan Blora?

Gak ada yang dapat dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Blora kecuali hanya menunggu break down regulasi yang mengatur tentang tindak lanjut perjanjian RCEP. Minimal regulasi yang ditunggu adalah dari Kementerian Perdagangan, turun ke Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, kemudian turun ke Bupati Blora melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Blora. Tapi apa iya? Agenda tindak lanjut perjanjian sebesar Regional Comprehensive Economic Partnership hanya ditangani 1 lembaga kedinasan saja? Rasanya kok gak mungkin mampu.

Andaikan toh dipaksakan, maka hasilnya pun tidak akan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi makro maupun mikro Kabupaten Blora. Rasanya kok perlu penanganan terintegrasi dari beberapa institusi, meskipun pada akhirnya memilih Dinas Perdagangan sebagai leading sectornya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, Kantor Kehutanan serta stake holder lain seperti PERUM PERHUTANI, PERTAMINA, dan Perusahaan Daerah sudah seharusnya dilibatkan di sini. 

PERTAMINA yang punya CSR diajak rembugan. Dua buah BUMD Perminyakan, Blora Patra Hulu dan Blora Patra Energi diajak duduk bersama, mampu menyumbangkan apa. Perusahaan Daerah yang menangani sektor perbankan semacam PT BPR BKK (Perseroda) diajak bicara tentang permodalan usaha. PERHUTANI masih mempunyai lahan kritis yang 'ombune ra umum'. Sedangkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan tidak semuanya aktif seperti yang diharapkan. Lalu Karang Taruna sebagai generasi penerus bangsa harusnya juga dilibatkan dong. Karang taruna yang bener-bener taruna, bukan yang udah berumur 46 ke-atas. 

Syukur-syukur semua yang datang sebagai perwakilan musyawarah untuk mencapai permufakatan dalam bersikap adalah para peserta dengan usia muda semuanya. Masih idealis semua. Belum terkontaminasi pemikiran untuk korupsi. Pasti akan lebih gayeng. Apalagi bila diadakan di tempat jauh dari keramaian tapi pada suasana yang terbuka. Dapat snack, boleh ngopi sambil udut-udutan, makan siang dan uang bensin. Pasti deh akan dapat ditambang puluhan ide-ide kreatif yang aplikatif dari para peserta. Nha, yang paling tua cukup hanya mengarahkan saja. Jangan sampai salah, karena yang paling dituakan biasanya menjadi center figure diskusi dan yang dinantikan closing statement-nya yang dianggap paling berharga. 

Memang 'ngomong gampang', tapi dukungan Teknologi Informasi serta kemampuan dan kemudahan akses "komunikasi" yang dimiliki seorang Bupati sebenarnya menjadikan hal seperti ini sangat mudah untuk diatasi. Semudah mengatakan, "Ayo dho ngopi ning ngarep alun-alun Blora. Sing penting dho teka. Perkara undangan tertulis gampang. Nyusul." Ajakan ngopi oleh seorang Bupati akan lebih mendapat perhatian istimewa. Terkesan lebih nyantui dan akrab dalam suasana kekeluargaan. 

Semuanya akan menjadi mungkin bila didukung dengan good will dari para decision maker di Kabupaten Blora. Bukankah semua itu masih lama, perjanjian RCEP pun baru ditandatangani, "Lha lah opo diributno sak iki? Koyo gak gableg gawean ae…" Memang iya. Saya ndak punya kerjaan, jadi wajar dong bila sudah mulai mikir implementasi Perjanjian RCEP sampai tingkat desa. Alasannya sederhana, bukankah persiapan untuk bisa menjadi pemasok dan penyedia kebutuhan bahan baku atau bahan penolong yang lebih kompetitif dari negara RCEP lainnya itu tidak mudah? Butuh proses yang memakan waktu lama bila kita warga Cepu, Blora dan sekitarnya ingin turut ambil bagian atas suksesnya Perjanjian RCEP ini nantinya. (*)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel